KPK Menyita Sebuah Bangunan BesertaTanah Dan 1 Unit Mobil Terkait Kasus Korupsi Bupati HSU, Abdul Wahid
Jakarta - KPK menyita sebuah bangunan dan tanah milik Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid. Penyitaan dilakukan karena diduga aset tersebut terkait dengan suap proyek di Dinas PUPRP yang menjadikan Abdul tersangka di KPK. Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyitaan tersebut dilakukan pada Rabu (24/11) kemarin.
"Melakukan penyitaan berupa bangunan dan tanah yang diduga milik
Tersangka AW (Abdul Wahid) yaitu 1 objek tanah dan bangunan yang
berlokasi di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten HSU
yang diperuntukkan untuk Klinik Kesehatan,"kata Ali dalam
keterangannya, Kamis (25/11).
KPK juga melakukan penyitaan aset lainnya yakni satu unit mobil. Aset
tersebut disita dari Ketua DPRD Kabupaten HSU, Almien Ashar Safari. Dia
masih berstatus sebagai saksi dalam kasus ini.
"Penyidik juga telah menyita 1 system mobil dari Ketua DPRD Kabupaten HSU,"kata Ali. Meski berstatus saksi, Almien pernah diperiksa oleh KPK pada Rabu pekan
lalu. Saat itu, KPK mengkonfirmasi kepada Almien terkait dengan dugaan
aliran uang dalam perkara suap proyek PUPRP ini.
Ali menuturkan, barang bukti tersebut selanjutnya akan dikonfirmasi
kembali kepada saksi-saksi yang terkait dengan perkara ini. Nantinya
barang bukti yang disita itu untuk melengkapi berkas perkara terkait
kasus tersebut. "Saat ini tim penyidik masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti terkait perkara ini," ungkap Ali.
Dalam kasus ini, KPK telah menjerat empat orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Abdul Wahid; Maliki selaku Plt Kadis PU pada Dinas PUPRT
Kabupaten HSU sekaligus PPK dan KPA; Marhaini selaku Direktur curriculum
vitae Hanamas; dan Fachriadi selaku Direktur curriculum vitae
Kalpataru.
Abdul Wahid diduga menerima suap terkait proyek di Dinas PUPRP Hulu
Sungai Utara tahun 2021. Diduga, suap diberikan karena kontraktor
tersebut dimenangkan proyek, yakni Marhaini dan Fachriadi.
Complete suap yang diduga diterima oleh Abdul Wahid dari para kontraktor itu mencapai Rp 18,9 miliar.
KPK juga diduga tengah mengembangkan perkara Abdul Wahid ini. KPK menduga Abdul Wahid juga menerima suap terkait jual beli jabatan ASN di Pemkab HSU. Hal tersebut terungkap dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dilakukan oleh penyidik KPK pada Selasa (23/11).
Saat itu, KPK mendalami terkait dugaan jual beli jabatan tersebut. Adapun salah satu pemberi yang sudah terungkap yakni Maliki terkait posisinya sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten HSU.
"Seluruh saksi hadir dan menerangkan antara lain terkait dengan dugaan penerimaan fee proyek oleh Tersangka AW dan juga adanya penerimaan lain berupa uang dari para ASN yang akan menduduki jabatan struktural di Pemkab HSU,"kata Ali dalam keterangannya, Rabu (24/11).
Komentar
Posting Komentar